Perekonomian Indonesia (Tugas ke-2)
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
A. Konsep dan Pengertian
Kemiskinan
Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal
yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air
minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang
juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu
mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai
warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah
"negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada
negara-negara yang "miskin".
Konsep Kemiskinan
Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin”
yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan
Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan
dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPSdan Depsos, 2002). Lebih jauh
disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai
standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut
garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).
Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. David Harry Penny (1990:140)
mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sumber
materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata
lain hal ini adalah tingkat kelaparan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah
perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan
dalam suatu negara. World Bank (BPS dalam Haryati, 2003:95) menyusun ukuran
kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan,
yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk
berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk
berpendapatan tinggi.
B. Garis Kemiskinan
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan
adalah tingkat minimum pendapatan yang
dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang
mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat
mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih
tinggi di negara
maju
daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam
kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat
digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan
sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk
menanggulangi kemiskinan.
Konsep:
Garis Kemiskinan (GK) merupakan
penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan
2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan
diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur
dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
C. Penyebab dan Dampak
Kemiskinan
Penyebab Kemiskinan adalah...
1. Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di
setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk
membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan.
Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban
ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban
ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis
kemiskinan.
2. Angkatan Kerja, Penduduk
yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi
menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi
tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia
kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja
yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum.
Jadi setiap orang atausemua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi
pendapatan nasional dikatakan cukup merata. Pendapatan penduduk yang didapatkan
dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan
yang berlebih.
3. Tingkat pendidikan yang
rendah.
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu
penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat
pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan
ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja
yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
4. Kurangnya perhatian dari
pemerintah.
Pemerintah
yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi
salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang
mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.
Dampak terjadinya
kemiskinan adalah...
1. Berkurangnya rasa nasionalisme terhadap suatu Negara,
di karenakan lebih memikirkan kebutuhan untuk bertahan hidup saja kesulitan
apalagi memikirkan rasa cinta pada Negara.
2. Banyak terjadinya tindak kejahatan di mana mana , di
karenakan masih banyaknya masyarakat yang berpikiran pendek dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan tanpa di bekali
iman dalam agama sehingga segala cara pun di lakukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup.
3. Harga diri suatu Negara yang jatuh dimata dunia dan
akan diremehkan dan di anggap sumber daya manusianya tidak punya potensi untuk
maju dan hanya mengandalkan bantuan dan bantuan.
4. Semakin tidak terurusnya generasi muda oleh orang tua
dan terlepas begitu saja dari pendidikan dan pengawasan orang tua sehingga
menumbuhkan generasi muda yang tidak mengindahkan akan budaya ketimuran.
5. Hilangnya rasa kegotong royongan dan saling membantu
di karenakan sudah menjamurnya budaya loe ya loe guwe ya guwe sehingga
menimbulkan kurangnya rasa persatuan di suatu Negara.
6. Timbul banyak nya penyakit di mana mana baik itu
penyakit menular sex ataupun penyakin yang di sebabkan karena tempat yang kumuh
atau makanan yang di konsumsi tidak sehat .
7. Semakin drastis berkurangnya belajar agama atau
keyakinan pada Tuhan di karenakan lebih pada memikirkan kebutuhan yang utama
yaitu makan.
8. Semakin terpuruknya ekonomi bangsa yang akan
mengakibatkan kehancuran suatu bangsa, akibat ingin memisahkan diri dari
wilayah kesatuan tanah air.
9. Lahirnya sebuah kelompok masyarakat yang begitu
pandai,dahsyat dan kreatif melahirlan suatu yang baru dan canggih akibat
terhimpit ekonomi dan terjadinya revolusi masal dan terpecah belahnya suatu
Negara menjadi Negara Negara kecil.
D. Pertumbuhan Kesenjangan
dan Kemiskinan
Pertumbuhan Kesenjangan
Merupakan hubungan antara pertumbuhan dan
kesenjangan.Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan
ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi
dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada
tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu
selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan
pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan
Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.Pemikiran tentang mekanisme yang
terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor
tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya
rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan
menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat
menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing
sektor (Ferreira, 1999, 4).
Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan
bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan
indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial
level of income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi
yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang
menurun.
Kemiskinan adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan ,
pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
E. Beberapa Indikator
Kesenjangan dan Kemiskinan
1. Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara
untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang
dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic
dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy(GE)
,ukuran Atkinson, dan Koefisien Gini. Yang paling sering dipakai adalah
koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0-1.
Bila 0 :
kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama daripendapatan)
Bila 1 :
ketidak merataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari
perhitungan koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi
nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis
45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketida kmerataan distribusi
pendapatan.
Ketimpangan
dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar
antara 0,71-1,0.
Ketimpangan
dikatakan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7.
Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.
Ketimpangan dikatakan rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.
Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.
Ketimpangan dikatakan rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain alat
ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan,
terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan
menjadi tiga group :
40%pendudukdenganpendapatanrendah,
40%pendudukdenganpendapatanmenengah,
20%penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
40%pendudukdenganpendapatanmenengah,
20%penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya,
ketidak merataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang
dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidak merataan dalam distribusi yaitu : pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidak merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai17%darijumlahpendapatan.
Sedangkan ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besardari17%dari jumlah pendapatan.
Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidak merataan dalam distribusi yaitu : pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidak merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai17%darijumlahpendapatan.
Sedangkan ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besardari17%dari jumlah pendapatan.
2. Indikator
Kemiskinan
Karena adanya perbedaan
lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap
negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari
besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan
makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka
barang dan jasa.
BPSmenggunakan2macampendekatan,yaitu:
BPSmenggunakan2macampendekatan,yaitu:
a. Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach)
Basic Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhikebutuhandasar.
Basic Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhikebutuhandasar.
b. Pendekatan Head Count Index
Head Count
Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk
miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis
kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum
makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2
komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan
nonmakanan(nonfoodline).
F. Kemiskinan di Indonesia
Antara
pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah
kepemimpinan Pemerintahan
Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis –
baik di desa maupun di kota – karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan
adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama
pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis
kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan
populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Tabel berikut
ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Kemiskinan Relatif
(% dari populasi) |
17.8
|
16.6
|
15.4
|
14.2
|
13.3
|
12.5
|
11.7
|
11.5
|
11.0
|
Kemiskinan Absolut
(dalam jutaan) |
39
|
37
|
35
|
33
|
31
|
30
|
29
|
29
|
28
|
Koefisien Gini/
Rasio Gini |
–
|
0.35
|
0.35
|
0.37
|
0.38
|
0.41
|
0.41
|
0.41
|
–
|
Tabel
di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun,
pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat
mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang
lebih positif dari kenyataannya. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia
menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta
jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.
Salah
satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar
antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan
dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah
jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang
berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian
relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang
lebih tinggi.
G. Faktor-faktor Penyebab
Kemiskinan
FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA
1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. tingkat upah yang rencah
4. distribusi pendapatan yang timpang
5. kesempatan kerja yang kurang
6. kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. penggunaan teknologi masih kurang
8. etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. kultur/budaya (tradisi)
10. politik yang belum stabil
kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memasrikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan VICIOIS CIRCLE (Lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. tingkat upah yang rencah
4. distribusi pendapatan yang timpang
5. kesempatan kerja yang kurang
6. kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. penggunaan teknologi masih kurang
8. etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. kultur/budaya (tradisi)
10. politik yang belum stabil
kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memasrikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan VICIOIS CIRCLE (Lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan
H. Kebijakan Anti Kekerasan
Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di
tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam
arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan
kemiskinan, yakni :
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (good governance)
3. Pembangunan sosial
Untuk mendukung
strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai
dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :
1. Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi
pedesaan
2. Intervensi jangka menengah dan panjang
·
Pembangunan sektor swasta
·
Kerjasama regional
·
APBN dan administrasi
·
Desentralisasi
·
Pendidikan dan Kesehatan
·
Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan
SOAL
1.
Apa yang dimaksud dengan Kemiskinan ?
a.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang
biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air
minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang
juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu
mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai
warga negara.
b.
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi kelebihan hal-hal yang biasa untuk dipunyai
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini
berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti adanya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan
dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.
c.
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi sempurna hal-hal yang biasa untuk dipunyai
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini
berhubungan erat dengan kualitas hidup.
d.
Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang
berlebih-lebihan
2.
”...adalah
tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu
dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu
negara.” Pernyataan diatas adalah pengertian dari....
a.
Kemiskinan
b.
Kekayaan
c.
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan
d.
Kesengsaraan
I.
Laju Pertumbuhan Penduduk.
II.
Angkatan Kerja, Penduduk
yang Bekerja dan Pengangguran.
III.
Rendahnya pertumbuhan
penduduk
IV.
Tingkat pendidikan yang
rendah.
V.
Tingkat kekayaan meningkat
VI.
Kurangnya perhatian dari
pemerintah.
3.
Dari pernyataan diatas manakah yang menjadi penyebab
kemiskinan?
a.
I, II, IV, VI
b.
I, II, III, IV
c.
II, III, IV, VI
d.
II, IV, V, VI
4.
Manakah dibawah ini yang termasuk dampak kemiskinan,
kecuali....
a. Berkurangnya rasa nasionalisme terhadap suatu Negara.
b. Banyak terjadinya tindak kejahatan di mana mana.
c. Meningkatkan rasa kegotong royongan.
d. Semakin drastis berkurangnya belajar agama atau
keyakinan pada Tuhan
5.
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan
intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang
bila di bagi menurut waktu yaitu...
a.
Jangka panjang dan jangka pendek
b.
Jangka menengah dan jangka pendek
c.
Jangka panjang dan jangka sedang
d.
Jangka sedang dan jangka menengah
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH
A. Undang-undang Otonomi
Daerah
Reformasi yang
bergulir semenjak tahun 1998 membawa perubahan besar pada aspirasi daerah,
kalau tadinya pemerintah pusat memainkan peran vital dalam pembangunan daerah,
sistem yang sering disebut sebagai sentralistik, maka sedikit banyak reformasi
telah memberikan pengaruh pada daerah berupa tuntutan untuk melaksanakan
otonomi daerah secara lebih luas dan nyata. Beberapa aturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Ada beberapa
alasan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah:
·
Terjadinya krisis ekonomi yang pada akhirnya
memunculkan krisis multi dimensi
·
Isu disintegrasi yang merebak di beberapa propinsi
yang kaya Sumberdaya
·
UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.
25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Selain itu, berikut
ini merupakan tujuan dari beberapa pasal undang-undang:
·
UU No. 22 Ã untuk memberikan landasan hukum yang kuat
bagi penyelenggaran otonomi daerah
·
UU No. 25 Ã Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan
perekonomian daerah serta sistem perimbangan keuangan yang baik antara pusat
dan daerah.
B. Perubahan Penerimaan
Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan
daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari pemerintah. Dalam
UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari
pemerintah pusat. Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25 terhadap
keuangan daerah adalah :
·
Peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan ekonomi
(APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat
ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.
·
Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan
SDM dengan peranan PAD dalam APBD
·
Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam
pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda
tanah air.
Berikut ini
merupakan dampak DAU dan Dana Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam:
1.
Alokasi dana bagi hasil SDA ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, namun dalam kenyataannya masih
terdapat kesenjangan keuangan pemerintah antar daerah
2.
Kesenjangan tersebut harus dikoreksi dengan instrumen
dana alokasi umum (DAU). Jadi tujuan DAU adalah untuk mengurangi
kesenjanganfiskal antar daerah.
3.
Disamping itu tidak tertutup
kemungkinanancaman-ancaman akn terjadi juga, baik yang berasal dari pesaing
luar daerah dan luar negeri.
4.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pengusaha
daerah akan mendapatkan oppurtunity :
- Bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah
- Tata Niaga Nasional tidak ada lagi à Distorsi dalam distribusi akan hilang sehingga price competitiveness akan meningkat
- Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat à persaingan dilakukan secara fair
- Mencegah adanya proyek-proyek yang datang dengan kontraktornya.
- Kebijaksanaan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing.
C. Pembangunan Ekonomi
Regional
Pembangunan
regional adalah usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas
lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas. (Sumaatmaja, 1989: 49) Menurut
sumber lain, pembangunan regional ialah strategi pemerintah nasional dalam
menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannnya proses
pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi
perkembangan kearah yang dikehendaki.
Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan
meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap
ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh
Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa
ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan
menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidaknmerataan pertumbuhan
regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung
pertumbuhan dengan; 1. pertumbuhan output; 2. pertumbuhan output per pekerja;
dan, 3. pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk
mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja
seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat
kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai
indikator perubahan dari kesejahteraan. Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan
dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian
terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai
oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Dan
beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut
dengan menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidaknmerataan pertumbuhan
regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung
pertumbuhan dengan pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja,
pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk
mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja
seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat
kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai
indikator perubahan dari kesejahteraan .
D. Faktor-faktor Penyebab
Ketimpangan
Menurut Sjafrizal (2012):
Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
2. Perbedaan kondisi demografis
Perbedaan
kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur
kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi
ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja
yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan
berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan
kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang
lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang
selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Alokasi dana
ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan
otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga
ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk
investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan
lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam
menark investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik
bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah
buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena
itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan
dengan daerah pedesaan.
Menurut Adelman
dan Morris (1973):
Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:
Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:
1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan
per kapita;
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital
intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih
besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja,
sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan
kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang
berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak
elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang
berkembang; dan
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri
rumah tangga, dan lain-lain.
E. Pembangunan Indonesia
Bagian Timur
Pembangunan infrastruktur di
Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis
ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai
sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi
sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money). Sedangkan
pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan
pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur
kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada saat ini sudah hampir menjadi
kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental perekonomian Indonesia.
Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis guna
membangkitkan potensi nasional. Cerminan pembangunan infrastruktur nasional
adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau provinsi di Indonesia.
Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia
memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur
sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat
mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan
pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal
ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur
Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia
ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential
approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya
menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur
Indonesia.
Akhirnya kita juga mengerti akan
pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya
strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi
hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun
pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
F. Teori dan Analisis
Pembangunan Ekonomi Daerah
Perbedaan karakteristik wilayah
berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan
kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini
maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah
adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah
sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah
dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua
atau lebih cluster. Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu
solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi
dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
1. Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi
intinya.
2. Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan
berkesinambungan.
3. Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini sejalan
dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi
regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi
yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi
Lokal (Local Economic Development/LED).
Strategi ini
terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan
ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan strategi ini adalah
Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman :
“Jika kita
mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode waktu tertentu akan
tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan
laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan baik
walaupun sektor berkembang dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin
(leading sector) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula
perkembangan di suatu industri tertentu akan merangsang perkembangan
industri-industri lain yang terkait dengan industri yang mengalami perkembangan
tersebut”.
Terdapat pula
analisis kompetensi inti (core competiton). Kompetensi inti dapat berupa produk
barang atau jasa yang andalan bagi suatu zona/kluster untuk membangun
perekonomiannya. Pengertian kompetensi inti menurut Hamel dan Prahalad (1995)
adalah :
“Suatu kumpulan
kemampuan yang terintegrasi dari serangkaian sumberdaya dan perangkat
pendukungnya sebagai hasil dari proses akumulasi pembelajaran, yang akan
bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis”.
Sedangan
menurut Reeve (1995) adalah :
“Aset yang
memiliki keunikan yang tinggi, sulit ditiru, keunggulan daya saing ditentukan
oleh kemampuan yang unik, sehingga mampu membentuk suatu kompetensi inti”.
SOAL
1.
Ada beberapa
alasan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah, kecuali....
a.
Terjadinya
krisis ekonomi yang pada akhirnya memunculkan krisis multi dimensi
b.
Isu
disintegrasi yang merebak di beberapa propinsi yang kaya Sumberdaya
c.
UU No. 22/1999
tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah
d.
Tidak
terjadinya krisis ekonomi
2.
“.....adalah usaha meningkatkan kualitas kehidupan
maupun kualitas lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas”
a.
Pembangunan regional
b.
Pembangunan nasional
c.
Pembangunan internasional
d.
ZPED
3.
Zona
pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah....
a.
Salah
satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
b.
usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun
kualitas lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas
c.
tingkat minimum pendapatan yang
dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang
mencukupi di suatu negara.
d.
keadaan
dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan ,
pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan
kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan
mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.
4.
Pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED),
bertujuan, kecuali...
a.
Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi
keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
b.
Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih
terstruktur, terarah dan berkesinambungan.
c.
Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan
desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
d.
Menciptakan peluang untuk pembangunan
potensi
5.
Siapakah yang mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan
ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang?
a.
Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad
(2010)
b.
Plato
c.
Aristoteles
d.
Selo sumardjan dan soelaeman
Sektor Pertanian
A. Sektor Pertanian di
Indonesia
Pertanian dalam pengertian yang luas
mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk
tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit,
pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk
membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Tantangan
perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu
bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia
sejahtera.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka
sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia.
Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan
masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor
pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi
(transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan.
Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah
produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar
Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk
bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk
tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga
bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis
semakin berkurang.
Selain berkurangnya lahan beririgasi
teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah
satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi
lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi
yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin
berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh
pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan
ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual
yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan
semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat
menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena
semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam
dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur
perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk
berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang
masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya
sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri
pengolahan 12,29 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya
memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu
masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi,
perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi. Data ini juga menunjukkan
peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga
kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup.
B. Nilai Tukar Petani
Nilai tukar petani (NTP) adalah
rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar
petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah
satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data
dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.
Indeks harga yang diterima petani
(IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas
hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data
penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung
berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup
sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan
hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya).
Indeks harga yang dibayar petani
(IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah
tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan
untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari
masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk
memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan
perkembangan inflasi di pedesaan.
IB dihitung berdasarkan indeks harga
yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan
penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor
makanan dan barang dan jasa non makanan.
Secara umum NTP menghasilkan 3
pengertian :
·
NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu
lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani
mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga
konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari
pengeluarannya.
·
NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama
dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas.
Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan
harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
·
NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu
menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami
defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan
kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari
pengeluarannya.
C. Investasi di Sektor
Pertanian
Investasi
berarti suatu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan
stok barang modal. Stok barang modal (capital stock) dan terdiri dari pabrik,
jalan, jembatan, perkantoran, produk-produk tahan lama lainnya, yang digunakan
dalam proses investasi. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran
tambahan yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal (capital
accumulation). Sektor pertanian adalah salah satu sektor penting dalam
pergerakan perekonomian di Indonesia, terutama pada perekonomian pedesaan.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah rendahnya perkembangan investasi
dibidang pertanian, terutama spesifikasi pada investasi bidang pertanian dalam
arti sempit. Salah satu sektor penunjang yang dapat menjadi indikator investasi
adalah sektor perbankan. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertanian mengalami
penurunan proporsi pemberian modal kredit pada bank pemerintahan daerah.
D. Keterkaitan Pertanian
dengan Industri Manufaktur
Negara-negara maju tidak dapat meninggalkan sektor
pertanian mereka, hingga kalau sekarang kita coba melihat sektor pertanian
sekelas negara maju, sektor pertanian mereka mendapat proteksi yang besar dari
negara dalam bentuk subsidi dan bantuan lainnya. Ada beberapa alasan (yang
dikemukakan oleh Dr.Tulus Tambunan dalam bukunya Perekonomian Indonesia) kenapa
sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam proses industrialisasi di
negara Indonesia, yakni sebagai berikut :
1. Sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin dan ini
merupakan salah satu prasyarat penting agar proses industrialisasi pada
khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik.
2. Dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat
membuat tingkat pendapatan rill per kapita disektor tersebut tinggi yang
merupakan salah satu sumber permintaan terhadap barang-barang nonfood, khususnya
manufaktur.
3. Dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input
bagi sektor industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif.
4. Masih dari sisi penawaran, pembangunan yang baik disektor pertanian bisa
menghasilkan surplus di sektor tersebut dan ini bisa menjadi sumber investasi
di sektor industri, khususnya industri berskala kecil di pedesaan.
Melihat hal
itu, sangat penting untuk kita saling bersinergi dalam meningkatkan
produktivitas pertanian. Ketika hal ini berjalan dengan baik, maka kita dapat
meningkatkan produk-produk pertanian kita sejalan dengan peningkatan industri
manufaktur yang membutuhkan bahan baku yang kita produksi dari para
petani-petani kita. Maka dari itu, peningkatan pendapatan para petani akan
berkorelasi positif terhadap meningkatnya kesejahteraan petani dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Soal
1.
“Pertanian juga
diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan
jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim” pernyataan diatas
termasuk pengertian pertanian dalam Dalam arti?
a.
Dalam
arti sempit
b.
Dalam arti luas
c.
Dalam arti
sedang
d.
Dalam arti luas
dan sempit
2.
“....adalah
rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar
petani yang dinyatakan dalam persentase.” Pengertian diatas adalah pengertian
dari...
a.
Nilai tukar pegawai
b.
Nilai
tukar petani (NTP)
c.
Nilai tukar
tunai
d.
Nilai tukar
semua
3.
Indeks harga
yang diterima petani (IT) adalah....
a.
rasio antara
indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persentase.
b.
kegiatan
pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu,
terutama yang bersifat semusim
c.
indeks
harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.
d.
salah satu sektor penting dalam pergerakan
perekonomian di Indonesia, terutama pada perekonomian pedesaan.
4.
“.....adalah salah satu sektor penting dalam
pergerakan perekonomian di Indonesia, terutama pada perekonomian pedesaan.”
a.
Sektor pertanian
b.
Indeks harga
yang diterima petani (IT)
c.
Nilai tukar petani (NTP)
d.
Pertanian
5.
“.....sebagai pengeluaran tambahan yang
ditambahkan pada komponen-komponen barang modal (capital accumulation).” Pengertian
diatas adalah pengertian dari....
a.
Sektor pertanian
b.
Investasi
c.
Pertanian
d.
Indeks harga yang diterima petani (IT)
Industrialisasi di Indonesia
A. Konsep dan Tujuan
Industrialisasi
Awal konsep industrialisasiè
Revolusi industri abad 18 di Inggris è Penemuan metode baru dlm pemintalan dan
penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan
produktivitas factor produksi.
Industrialisasiè suatu proses
interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan
dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan
struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu
strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa
Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam melimpah seperti Kuwait
& libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.
Tujuan pembangunan industri nasional
baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi
permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi
permasalahan secara nasional, yaitu :
1)
Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri.
2)
Meningkatkan
ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.
3) Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi
perekonomian.
4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.
5) Meningkatkan kemampuan teknologi.
6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan
diversifikasi produk.
7) Meningkatkan penyebaran industri.
B. Faktor-faktor Pendukung
Industrialisasi
a) Kemampuan teknologi dan inovasi
b) Laju pertumbuhan pendapatan
nasional per kapita
c) Kondisi dan struktur awal ekonomi
dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti
baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan
mengalami proses industrialisasi lebih cepat
d) Besar pangsa pasar DN yang
ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200
juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi
e) Ciri industrialisasi yaitu cara
pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan
dan insentif yang diberikan.
f) Keberadaan SDA. Negara dengan SDA
yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi
g) Kebijakan/strategi pemerintah
seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
C. Perkembangan Sektor
Industri Manufaktur Nasional
Perusahaan manufaktur merupakan
penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur
di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri
secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek
kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.
Sejak krisis ekonomi dunia yang
terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan
industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang
menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur,
lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.
Sebuah hasil riset yang dilakukan
pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai
negara memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang
menjadi obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di posisi
terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti
aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global,
menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.
Industri manufaktur masa depan
adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan
tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti
luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya
alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta
profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).
D. Strategi Pembangunan
Sektor Industri
Startegi pelaksanaan
industrialisasi :
1)
Strategi
substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan
mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor.
Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan.
2)
Pertimbangan menggunakan strategi
ini:
·
Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia
·
Potensi permintaan dalam negeri memadai
·
Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
·
Kesempatan kerja menjadi luas
·
Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang’
Strategi promosi ekspor (outward Looking)
Beorientasi ke pasar
internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki
keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini
dapat berhasil :
·
Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan
kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output.
·
Tingkat proteksi impor harus rendah.
·
Nilai tukar harus realistis.
·
Ada insentif untuk peningkatan ekspor.
Soal
1.
“....merupakan
salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.” Pengertian
diatas adalah pengertian dari....
a.
Industrialisasi
b.
Pertanian
c.
Kemiskinan
d.
Pembangunan ekonomi
2. Apa saja faktor-faktor pendukung
industrialisasi?kecuali
a. Kemampuan teknologi dan inovasi
b. Laju pertumbuhan pendapatan
nasional per kapita
c. Kondisi dan struktur awal ekonomi
dalam negeri.
d. Kemampuan rendah dan lambatnya pertumbuhan
pendapatan
3.
“....adalah
industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya
kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang
wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi
juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme
sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).” Pernyataan diatas
adalah pengertian dari...
a.
Industri
manufaktur masa depan
b.
Industri manufaktur masa
lalu
c.
Industri manufaktur masa
sekarang
d.
Industri manufaktur tiada
masa
4.
“....tujuan
mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor.” Pernyataan diatas adalah tujuan dari...
a. Strategi substitusi impor (Inward Looking)
b. Strategi eliminasi impor
c. Strategi substitusi ekspor
d. Strategi eliminasi ekspor
5.
“.....Beorientasi ke pasar
internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki
keunggulan bersaing.” Pernyataan diatas
adalah pengertian dari...
a. Strategi promosi ekspor (outward Looking)
b. Strategi promosi impor
c. Strategi subsitusi impor
d. Strategi subsitusi ekspor
Sumber:
abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html
Comments
Post a Comment